Polresta Padang Masih Lengkapi Berkas Perkara Dugaan Penyelewengan Dana Pokir Ilham Maulana

PADANG, – Polresta Padang masih melengkapi berkas perkara kasus dugaan penyelewengan dana pokir DPRD Padang yang menjerat Ilham Maulana.

Kasi Humas Polres Padang, Ipda Yanti Delfina mengatakan, pihaknya sebelumnya telah menyerahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang.

Baca juga: Sonny Wijaya, Terdakwa Kasus Korupsi PT Asabri Divonis 20 Tahun Penjara

Namun, oleh Kejari, berkas perkara itu dinyatakan belum lengkap, dan dikembalikan lagi ke Polresta Padang.

“Sudah kita kirimkan ke kejaksaan, tetapi masih ada berkas yang dilengkapi, dikembalikan kemari. Masih P-19, ” ujarnya saat ditemui di Polresta Padang, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: Diduga Gunakan Narkoba, 2 orang Supir Diamankan Saat Razia ODOL

Dia menuturkan, selama pelengkapan berkas, pihaknya ada kemungkinan memanggil Ilham.

“Tergantung apa yang kurang di berkasnya. Jika keterangan dari yang bersangkutan kurang, tentu akan kita panggil kembali. Tapi kalau yang kurang itu bukti atau apa, tentu kita lengkapi dulu baru kita kirimkan kejaksaan, ” jelasnya.

Baca juga: Mohamad Hekal Minta Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Diinvestigasi

Dia tidak menjawab dengan pasti kapan berkas itu akan diserahkan kembali ke Kejari Padang. Namun, dia mengatakan, “Kalau sudah selesai, kita kirimkan kembali. Secepatnya, ” ungkapnya.

Yanti menerangkan, sejauh ini, Ilham masih kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan. Oleh karena itu, dia tidak ditahan.

Baca juga: Petugas Lapas Sijunjung Gagalkan Pelemparan Sabu dalam Bola Basket

Sebagai informasi, Kejari Padang menyerahkan kembali berkas perkara Ilham ke Polresta Padang pada pertengahan Juli lalu. Itu berarti sudah sekitar dua minggu, berkas tersebut masih dilengkapi Polresta.

Sebagai informasi, Polresta Padang telah menetapkan Ilham sebagai tersangka. Yang bersangkutan juga sudah mengajukan gugatan praperadilan kepada pengadilan, tetapi ditolak.

Baca juga: Pencabulan Anak dibawah Umur Terjadi Lagi Di Bukittinggi

Dalam perkara itu, penyidik menduga ada pemotongan dalam penyaluran bansos yang bersumber dari dana pokir dewan tersebut. Bansos yang seharusnya Rp1.500.000 per orang, diduga dipotong Rp500 ribu per orang.(**)